Langsung ke konten utama

Dalam Proses Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Jokowi Dinilai Hati-hati Oleh TKN

Hasil gambar untuk abu bakar ba'asyir
Sumber: Aceh.Tribunnews.com

Presiden Joko Widodo dinilai berhati-hati dalam proses pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir agar sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum.

Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, kehati-hatian dalam pembebasan Ba'asyir diperlukan agar tidak melanggar hukum. Selan itu, dikhawatirkan ada polemik jika pembebasan Ba'asyir dilakukan tanpa pertimbangan.

"Setiap pembebasan seseorang tentu ada prosedur dan mekanisme hukumnya. Jadi tentu harus dipelajari secara hati-hati," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Meski hati-hati, politisi PKB ini menilai Jokowi sejatinya sangat setuju dengan pembebasan Ba'asyir karena Jokowi melihat Ba'asyir sudah tua dan sakit-sakitan selama menjalani hukuman di penjara.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menilai Jokowi sejak awal sudah menegaskan pembebasan Ba'asyir sebagai bentuk rasa kemanusiaan. 

Namun, Jokowi meminta pembebasan itu harus sejalan dengan syarat pembebasan narapidana yang berlaku, di antaranya mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. NKRI dan Pancasila, kata Arya, merupakan dasar dan ideologi bangsa.

"Pak Jokowi itu sudah jelas mengatakan sejak awal rencana pembebasan itu atas dasar kemanusiaan, artinya bisa bebas Ba'asyir. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi Ba'asyir soal kepatuhan kepada NKRI dan Pancasila," ujar Arya.

Ia menambahkan, presiden harus mematuhi aturan yang berlaku dalam membebaskan seseorang karena dirinya khawatir pengecualian bagi Ba'asyir dibebaskan akan menjadi preseden buruk ke depan.



Sumber: akurat.co

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ribuan Ilmuan Dunia Nyatakan Bumi Alami 'Darurat Iklim'

Kompas Internasional Dengan menggunakan istilah "darurat iklim", lebih dari 11 ribu ilmuan di 153 negara telah mendukung upaya untuk mengatasi perubahan iklim sebagai keadaan darurat. "Kami telah bersama-sama mendeklarasikan keadaan darurat iklim karena perubahan iklim lebih parah dan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh para ilmuwan. Ini mengancam ekosistem alam dan nasib manusia,” ungkap Dr. William Ripple, seorang profesor ekologi di Oregon State University, mengutip dari Mashable, Kamis (7/11). Dimana komunitas ilmiah ini akan memberikan informasi kepada publik tentang gravitasi perubahan iklim sebagai kewajiban moral, terlebih bagi mereka yang ada di komunitas ilmiah. Dan untuk memperbaiki dekade tren manusia yang berbahaya, Ripple dan timnya mengidentifikasi enam proyek global, yang digunakan dalam skala besar, dan diperlukan untuk kelangsungan hidup kita yaitu, proliferasi penggunaan energi bersih, pengurangan polutan iklim berumur pendek, s...

Alami Gangguan Pada Deretan Platformnya, Facebook Bantah Adanya Serangan Siber

Sumber: Merdeka.com Sejak Rabu (13/3) hingga pagi tadi jagat dunia maya dihebohkan dengan adanya gangguan pada layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang terjadi di seluruh dunia. Banyak yang beranggapan bahwa serangan siber lah yang menjadi penyebab gangguan ini. "Kami sadar bahwa beberapa orang saat ini mengalami masalah dalam mengakses kumpulan aplikasi Facebook. Kami berupaya menyelesaikan masalah ini secepatnya," Kata Facebook yang terpaksa harus turun gunung ke platform sebrang, Twitter, untuk menenangkan penggunanya. Kamis (14/3) dilansir dari Times Now, divisi TI Facebook mengonfirmasi bahwa gangguan yang terjadi tidak terkait dengan serangan cyber Distributed Denial of Service (DDoS). "Kami fokus pada upaya untuk menyelesaikan masalah sesegera mungkin, tetapi dapat mengonfirmasi bahwa masalah itu tidak terkait dengan serangan DDoS," kata Facebook, memberi tahu para pengguna yang percaya gangguan layanan tersebut diakibatkan oleh sera...

Demi Kemajuan Maluku, Kanwil Kemenhumkan Ciptakan Kerjasama Bersama BNI Ambon

kanwil kemenkumham maluku - Kemenkumham Direktur Kredit  BNI , Ibu Diona bersama Stenli (Staf) melaksanakan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenhumkam) Maluku pada Selasa (01/11).  Hal ini dilakukan agar permasalahan jaringan yang terjadi di kantor  BNI Ambon  dapat diketahui, yang kemudian bisa meningkatkan eskpansi kredit.  Adanya kunjungan Direktur Kredit  BNI Ambon  ini kemudian diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Priyadi dengan sangat baik. Dengan tujuan meningkatkan kerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku, Direktur Kredit  BNI Ambon  mengerti akan adanya salah satu syarat dalam pemenuhan pengajuan kredit untuk masyarakat adalah adanya kerjasama dengan notaris dibawah pengendalian Kanwil Kemenkumham Maluku. Terkait dengan syarat (surat-surat) dalam pemenuhan pengajuan kredit, Kakanwil mengatakan bahwa hal ini nyatanya sangat penting dan butuh kerjasama...